IMPLEMENTASI KTSP MEMBUTUHKAN KUALITAS KEPEMIMPINANAN KEPALA SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU

Oleh:Yakobus Ason, S.Pd., M.Pd.

PENDAHULUAN

Kita bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam proses pembelajaran, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain guru, sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Oleh karena itu, kurikulum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Di Indonesia tercatat telah lima kali revisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu pada tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994 dan ujicoba kurikulum tahun 2004 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang direvisi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Revisi kurikulum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman, serta untuk memberikan guideline atau acuan bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, ”Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum baru hasil uji coba Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Oleh karena itu, ketika draf kurikulum (KTSP) disosialisasikan, hangat dibicarakan di mana-mana, baik oleh pemerintah maupun oleh para pelaksana pendidikan di lapangan.   Hal ini terjadi karena keberadaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini sempat membingungkan bagi sebagian orang yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap pendidikan. Bahkan komentar yang sering kita dengar adalah,”ganti Menteri ganti kebijakan, ganti juga kurikulum”. Padahal dengan KTSP ini diharapkan menjadi ”dongkrak” kualitas pendidikan yang kondisinya semakin terpuruk dan mengkhawatirkan.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Menurut Khaeruddin (2007), ”Kurikulum Tigkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang paling tepat untuk menjebatani kesalahpahaman berbagai pihak dalam menafsirkan kurikulum. Kurikulum bukan merupakan sesuatu yang sekali jadi, namun kurikulum itu harus fleksibel dan selalu dinamis. Dengan demikian bisa membentuk  dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, dan kebutuhan lingkungan masing-masing. Jadi perubahan kurikulum merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan menuju suatu kesempurnaan.”

Sebagaimana dikemukakan di atas, namun karena dalam pelaksanaannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini menuntut prakarsa kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan untuk menggerakkan mesin utama pendidikan yakni pembelajaran, dirasa sangat memberatkan mereka. Apalagi para guru dituntut untuk menyusun sendiri kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan sangat berat bagi mereka, sehingga muncul komentar atau persepsi bahwa KTSP membebani guru.

IMPLEMENTASI KTSP

Ketika pertama kali KTSP dicanangkan sebagai kurikulum, para pengawas, kepala sekolah dan guru merasa bingung, resah, dan was-was karena seolah-olah dengan keberadaan KTSP pekerjaan mereka, terutama beban tugas para guru bertambah. Tugas dan tanggung jawab guru dalam kurikulum ini bertambah berat, karena KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan ujung tombaknya adalah guru dan kepala sekolah. Dalam KTSP, kiprah guru lebih dominan lagi, terutama dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis tetapi juga dalam pembelajaran nyata di kelas.  Pelaksanaan KTSP ini mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 dikatakan:

1. Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip deverervikasi sesuai dengan satuan pendidiikan, potensi daerah, dan peserta didik.

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam kaitannya dengan pengembangan standar kompetensi, guru harus mampu menyusun silabus dan  mengembangkannya sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi standar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Penyusunan silabus harus dikembangkan dengan memperhatikan prinsip ilmiah, relevan, fleksibel, dan menyeluruh. Dengan demikian tugas guru dan kepala sekolah dalam rangka implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan ini tidaklah mudah, bahkan boleh dikatakan sulit sekali. Walaupun pada prinsipnya KTSP sebenarnya bukan hal yang baru, melainkan hanya modifikasi dari kurikulum yang sudah ada. Akan tetapi mau tidak mau model KTSP menuntut kreativitas, kesiapan dan profesionalisme guru serta menjadi peluang untuk mengembalikan otonomi pendidikan, otonomi sekolah dan otonomi guru dalam menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal.

KTSP sesungguhnya menjadi peluang bagi sekolah, kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan otonomi pendidikan sebagai dampak dari adanya desentralisasi pendidikan. Hal ini singkron dengan apa yang telah dicanangkan mengenai konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebagaimana yang dikatakan oleh Martin Handoko, bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai sistem manajemen yang bertumpu pada pola situasi-kondisi dan kebutuhan sekolah setempat. Sekolah diharap mengenali kekuatan dan kelemahannya, potensi-potensinya, peluang dan ancaman yang dihadapinya, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan diambilnya. Berdasarkan analisis di atas, sekolah dapat dengan tepat menetapkan program-program pengembangannya untuk jangka waktu tertentu yang mungkin berbeda dari sekolah yang lain. MBS dikembangkan dengan kesadaran bahwa setiap sekolah memiliki kondisi, situasi serta kebutuhan yang berbeda-beda.

Meskipun KTSP sudah disosialisasikan sejak tiga atau empat tahun yang lalu, namun pada kenyataanya sampai saat ini tidak semua sekolah  mampu mengimplementasikannya, terutama sekolah-sekolah yang terdapat di daerah pedalaman yang terpencil dan jauh dari kota. Situasi yang dialami di lapangan dengan ketidaksiapan sekolah untuk melaksanakan KTSP, bisa dipahami karena selama Orde Baru dengan diterapkannya sentralisasi pendidikan oleh pemerintah pusat para guru sebagai pelaksana pendidikan di lapangan tidak pernah dilibatkan dalam penyusun kurikulum. Selama ini kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan berlaku bagi seluruh anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia. Karena kurikulum dibuat secara sentralistik, setiap satuan pendidikan diharuskan untuk melaksanakan dan mengiplementasikannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh pemerintah pusat menyertai kurikulum tersebut. Dalam hal ini, setiap sekolah hanya menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh pusat (pusat kurikulum/puskur, sekarang Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP) ke dalam satuan pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, para guru terbiasa dengan juklak dan juknis kurikulum yang mereka terima dan laksanakan sesuai dengan juklak dan juknis tersebut, akibatnya kreativitas dan otonomi mereka sebagai guru terhambat. Karena terbiasa disuguhkan dengan kurikulum yang sudah jadi baik oleh Dinas Pendidikan sendiri maupun oleh para penerbit buku ajar, menyebabkan para guru kurang kreatif di dalam mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, bisa dimengerti, ketika harus menyusun sendiri kurikulum sekolahnya, para kepala sekolah dan guru mengalami kesulitan besar.

Sebagaimana telah dikatakan bahwa KTSP bukan kurikulum baru, tetapi tetap saja merepotkan guru dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan lain di lapangan, terutama bagi mereka yang belum memiliki wawasan tentang KTSP, bahkan mungkin ada yang baru mengenalnya. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka peran kepala sekolah dan guru  sangat menentukan dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini di masa yang akan datang. Untuk itu kualitas kepemimpinan  kepala sekolah serta profesionalisme guru sangat dituntut, agar pelaksanaan KTSP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud kurikulum itu sendiri. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madarasah. Kegitan ini dapat berbentuk rapat kerja atau lokakarya, pelatihan bersama dan sebagainya yang diselenggarakan oleh sekolah/madarasah dalam jangka waktu sebelum tahun pembelajaran baru dimulai. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut memiliki sifat profesional dan manajerial yang tangguh, antara lain harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum, kebijakan pemerintah, guru, peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan agar segala keputusan penting yang dibuatnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan.  Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus memiliki beberapa hal yaitu: 1) kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah, 2) pemahaman dan wawasan yang luas tentang kurikulum serta teori pendidikan dan pembelajaran, 3) kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa situasi sekarang, 4) kemaunan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektivitas pendidikan di sekolah serta mampu memanfaatkan berbagai peluang, dan menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka implementasi kurikulum (KTSP) ini, karena sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan kinerja guru serta dalam pencapaian tujuan sekolah. Peningkatan kinerja dan profesionalisme guru dalam mengimplemetasikan KTSP sangat dipengaruhi oleh kualitas  kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas dan demokratis dalam melaksanakan tugasnya mampu menyusun program-program pendidikan termasuk kurikulum sekolahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta pembaharuan pendidikan, dengan melibatkan dan memperhatikan pendapat para guru, peserta didik dan anggota masyarakat lain.

Selain kualitas kepemimpian kepala sekolah, profesionalisme guru juga tidak kalah penting pengaruhnya terhadap implementasi KTSP di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru adalah ujung tombak yang terjun langsung dalam operasional kurikulum pendidikan. Sejauh mana pemahaman guru terhadap kurikulum  akan sangat berpengaruh juga terhadap out come yang dihasilkan oleh satuan pendidikan.

Guru sebagai salah satu elemen penting dalam pendidikan selain harus menunjukkan eksistensinya juga diharapkan memiliki sikap dan perilaku profesional. Sebagaimana yang dikemukakan Sudarminta bahwa, ”citra guru masa depan adalah guru yang : (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualifikasi profesional; (3) rasional, demokratis, dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi dan beriman.”

Guru harus memiliki kesadaran dan sensitivitas akan perubahan zaman yang tengah berlangsung. Seorang guru tidak melulu terfokus pada kegiatan rutinitas tetapi pada upaya pengembangan aktivitas yang menunjang keberhasilan pendidikan. Guru harus memiliki sikap dan perilaku yang rasional, demokratis dan berwawasan nasional. Guru dalam memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik secara rasional dan tanpa memandang strata sosial, agama, dan suku. Guru dalam memberikan layanan didasari oleh keikhlasan dan ketulusan. Sikap profesionalisme guru dapat diperinci menjadi tiga aspek : (1) kompetensi kognitif; (2) kompetensi afektif; (3) kompetensi psikomotorik.

PENUTUP

Profesionalisme adalah cara penting bagi para guru karena profesionalisme tersebut membentuk bagaimana kita melakukan pekerjaan. Selain itu profesionalisme juga mengundang harapan-harapan tertentu dari pihak komunitas dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana kita akan berperilaku dan jenis standar apa yang kita harapkan untuk dipenuhi. Dari sudut pandangan profesi mengajar, salah satu hal yang penting adalah hubungan langsung aktivitas guru dengan kurikulum yang berlaku saat itu.

Dalam menghadapi beragam tantangan dalam reformasi pendidikan diperlukan kualitas guru yang mampu mewujudkan kinerja profesional dalam nuansa pendidikan. Kualitas guru yang profesional dapat ditunjukkan dari keahlian yang dimiliki dan kesadaran tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas.

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan melaksanakan tugas-tugas dengan keahlian secara materi dan metode. Keahlian tersebut diperoleh melalui usaha inovasi guru yang terus-menerus mengembangkan diri dalam proses pendidikan dan pelatiahan guna meningkatkan profesionalimenya. Guru yang memiliki profesionalitas akan mampu menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk perubahan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

Charles, J.Keating. 1986. Kepemimpinan  Teori Dan Pengembangannya. Yogyakarta: Kanisius

Khaeruddin, H,dkk. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, Konsep dan Implementasinya di Madrasah. Semarang: Nuansa Aksara

Kunandar. 2007. Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada

Mangun, Hardjana. 1986. Kepemimpinan Teori Dan Pengembangannya. Yogyakarta: Kanisius

Martin, Handoko. 2004. Idealisme dan Praktisi Pendidikan Pangudi Luhur. Semarang: PHPL

Masidjo, Ign. 1997. Tugas Kepala Sekolah Sebagai Administrator Tingkah Laku dan Proses di Sekolah. Yogyakarta: USD

Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nawawi Hadari. 2003. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Yogyaklarta: Gajah Mada University Press

Nurdin, Syafruddin. 2005. Guru Profesional & Implementasi Kurikulum. Jakarta: Quantum Teaching

Patton, Patricia. 1997. EQ Keterampilan Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Media

Rustandi, Achmad R. 1992. Gaya Kepemimpinan. Badung:  AMICO CV

Sahertian, Piet A. 1994. Profil Pendidik Profesional. Yogyakarta: Andi Offset

Soebagio, Atmodiwirio. 1991. Kepemipinan Kepala Sekolah. Semarang:  Andhi Waskita CV

Surya, Muhammad. 1999. ”Membangun Manusia Unggul Perlu Profesionalitas dan Kesejahteraan Guru” Gema Widyakarya. Nomor  9/Th/1999

Tim Pustaka Yustisia.  2007. Panduan Lengkap KTSP. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Usman, Uzer. 2002. Menjadi Guru Profesional. Bandung:  Remaja Rosdakarya PT

Undang-undang RI Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tantang Guru dan Dosen

Wahjosumidjo. 1999. Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teori dan Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo

Yamin, Martinis H. 2007. Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta

IMPLEMENTASI KTSP MEMBUTUHKAN KUALITAS KEPEMIMPINANAN KEPALA SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU

Oleh

Yakobus Ason, S.Pd., M.Pd.

PENDAHULUAN

1

Kita bangsa Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang merupakan tuntutan pelaksanaan pembaharuan pendidikan yang diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah pendidikan. Dalam proses pembelajaran, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting, selain guru, sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Oleh karena itu, kurikulum digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Di Indonesia tercatat telah lima kali revisi kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu pada tahun 1968, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994 dan ujicoba kurikulum tahun 2004 yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang direvisi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006. Revisi kurikulum tersebut bertujuan untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, guna mengantisipasi perkembangan jaman, serta untuk memberikan guideline atau acuan bagi penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, ”Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum baru hasil uji coba Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Oleh karena itu, ketika draf kurikulum (KTSP) disosialisasikan, hangat dibicarakan di mana-mana, baik oleh pemerintah maupun oleh para pelaksana pendidikan di lapangan.   Hal ini terjadi karena keberadaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini sempat membingungkan bagi sebagian orang yang berkecimpung dan menaruh perhatian terhadap pendidikan. Bahkan komentar yang sering kita dengar adalah,”ganti Menteri ganti kebijakan, ganti juga kurikulum”. Padahal dengan KTSP ini diharapkan menjadi ”dongkrak” kualitas pendidikan yang kondisinya semakin terpuruk dan mengkhawatirkan.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Menurut Khaeruddin (2007), ”Kurikulum Tigkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang paling tepat untuk menjebatani kesalahpahaman berbagai pihak dalam menafsirkan kurikulum. Kurikulum bukan merupakan sesuatu yang sekali jadi, namun kurikulum itu harus fleksibel dan selalu dinamis. Dengan demikian bisa membentuk  dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah, karakteristik peserta didik, dan kebutuhan lingkungan masing-masing. Jadi perubahan kurikulum merupakan proses berlanjut dan berkesinambungan menuju suatu kesempurnaan.”

Sebagaimana dikemukakan di atas, namun karena dalam pelaksanaannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ini menuntut prakarsa kepala sekolah dan guru di setiap satuan pendidikan untuk menggerakkan mesin utama pendidikan yakni pembelajaran, dirasa sangat memberatkan mereka. Apalagi para guru dituntut untuk menyusun sendiri kurikulum yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan sangat berat bagi mereka, sehingga muncul komentar atau persepsi bahwa KTSP membebani guru.

IMPLEMENTASI KTSP

Ketika pertama kali KTSP dicanangkan sebagai kurikulum, para pengawas, kepala sekolah dan guru merasa bingung, resah, dan was-was karena seolah-olah dengan keberadaan KTSP pekerjaan mereka, terutama beban tugas para guru bertambah. Tugas dan tanggung jawab guru dalam kurikulum ini bertambah berat, karena KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan ujung tombaknya adalah guru dan kepala sekolah. Dalam KTSP, kiprah guru lebih dominan lagi, terutama dalam menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tidak saja dalam program tertulis tetapi juga dalam pembelajaran nyata di kelas.  Pelaksanaan KTSP ini mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 dikatakan:

1. Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip deverervikasi sesuai dengan satuan pendidiikan, potensi daerah, dan peserta didik.

3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Dalam kaitannya dengan pengembangan standar kompetensi, guru harus mampu menyusun silabus dan  mengembangkannya sebagai penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi standar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Penyusunan silabus harus dikembangkan dengan memperhatikan prinsip ilmiah, relevan, fleksibel, dan menyeluruh. Dengan demikian tugas guru dan kepala sekolah dalam rangka implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan ini tidaklah mudah, bahkan boleh dikatakan sulit sekali. Walaupun pada prinsipnya KTSP sebenarnya bukan hal yang baru, melainkan hanya modifikasi dari kurikulum yang sudah ada. Akan tetapi mau tidak mau model KTSP menuntut kreativitas, kesiapan dan profesionalisme guru serta menjadi peluang untuk mengembalikan otonomi pendidikan, otonomi sekolah dan otonomi guru dalam menyusun model pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal.

KTSP sesungguhnya menjadi peluang bagi sekolah, kepala sekolah dan guru untuk melaksanakan otonomi pendidikan sebagai dampak dari adanya desentralisasi pendidikan. Hal ini singkron dengan apa yang telah dicanangkan mengenai konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebagaimana yang dikatakan oleh Martin Handoko, bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai sistem manajemen yang bertumpu pada pola situasi-kondisi dan kebutuhan sekolah setempat. Sekolah diharap mengenali kekuatan dan kelemahannya, potensi-potensinya, peluang dan ancaman yang dihadapinya, sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan pendidikan yang akan diambilnya. Berdasarkan analisis di atas, sekolah dapat dengan tepat menetapkan program-program pengembangannya untuk jangka waktu tertentu yang mungkin berbeda dari sekolah yang lain. MBS dikembangkan dengan kesadaran bahwa setiap sekolah memiliki kondisi, situasi serta kebutuhan yang berbeda-beda.

Meskipun KTSP sudah disosialisasikan sejak tiga atau empat tahun yang lalu, namun pada kenyataanya sampai saat ini tidak semua sekolah  mampu mengimplementasikannya, terutama sekolah-sekolah yang terdapat di daerah pedalaman yang terpencil dan jauh dari kota. Situasi yang dialami di lapangan dengan ketidaksiapan sekolah untuk melaksanakan KTSP, bisa dipahami karena selama Orde Baru dengan diterapkannya sentralisasi pendidikan oleh pemerintah pusat para guru sebagai pelaksana pendidikan di lapangan tidak pernah dilibatkan dalam penyusun kurikulum. Selama ini kurikulum dibuat oleh pemerintah pusat secara sentralistik dan berlaku bagi seluruh anak bangsa di seluruh tanah air Indonesia. Karena kurikulum dibuat secara sentralistik, setiap satuan pendidikan diharuskan untuk melaksanakan dan mengiplementasikannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang disusun oleh pemerintah pusat menyertai kurikulum tersebut. Dalam hal ini, setiap sekolah hanya menjabarkan kurikulum yang dibuat oleh pusat (pusat kurikulum/puskur, sekarang Badan Standar Nasional Pendidikan/BSNP) ke dalam satuan pelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Oleh karena itu, para guru terbiasa dengan juklak dan juknis kurikulum yang mereka terima dan laksanakan sesuai dengan juklak dan juknis tersebut, akibatnya kreativitas dan otonomi mereka sebagai guru terhambat. Karena terbiasa disuguhkan dengan kurikulum yang sudah jadi baik oleh Dinas Pendidikan sendiri maupun oleh para penerbit buku ajar, menyebabkan para guru kurang kreatif di dalam mengembangkan kurikulum. Oleh karena itu, bisa dimengerti, ketika harus menyusun sendiri kurikulum sekolahnya, para kepala sekolah dan guru mengalami kesulitan besar.

Sebagaimana telah dikatakan bahwa KTSP bukan kurikulum baru, tetapi tetap saja merepotkan guru dan kepala sekolah serta tenaga kependidikan lain di lapangan, terutama bagi mereka yang belum memiliki wawasan tentang KTSP, bahkan mungkin ada yang baru mengenalnya. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka peran kepala sekolah dan guru  sangat menentukan dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ini di masa yang akan datang. Untuk itu kualitas kepemimpinan  kepala sekolah serta profesionalisme guru sangat dituntut, agar pelaksanaan KTSP dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud kurikulum itu sendiri. Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madarasah. Kegitan ini dapat berbentuk rapat kerja atau lokakarya, pelatihan bersama dan sebagainya yang diselenggarakan oleh sekolah/madarasah dalam jangka waktu sebelum tahun pembelajaran baru dimulai. Dalam hal ini kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut memiliki sifat profesional dan manajerial yang tangguh, antara lain harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kurikulum, kebijakan pemerintah, guru, peserta didik dan prinsip-prinsip pendidikan agar segala keputusan penting yang dibuatnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pendidikan.  Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus memiliki beberapa hal yaitu: 1) kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar sekolah, 2) pemahaman dan wawasan yang luas tentang kurikulum serta teori pendidikan dan pembelajaran, 3) kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa situasi sekarang, 4) kemaunan dan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektivitas pendidikan di sekolah serta mampu memanfaatkan berbagai peluang, dan menjadikan tantangan sebagai peluang, serta mengkonseptualkan arah baru untuk perubahan.

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN PROFESIONALISME GURU

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka implementasi kurikulum (KTSP) ini, karena sangat berpengaruh terhadap profesionalisme dan kinerja guru serta dalam pencapaian tujuan sekolah. Peningkatan kinerja dan profesionalisme guru dalam mengimplemetasikan KTSP sangat dipengaruhi oleh kualitas  kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas dan demokratis dalam melaksanakan tugasnya mampu menyusun program-program pendidikan termasuk kurikulum sekolahnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta pembaharuan pendidikan, dengan melibatkan dan memperhatikan pendapat para guru, peserta didik dan anggota masyarakat lain.

Selain kualitas kepemimpian kepala sekolah, profesionalisme guru juga tidak kalah penting pengaruhnya terhadap implementasi KTSP di sekolah. Hal ini disebabkan karena guru adalah ujung tombak yang terjun langsung dalam operasional kurikulum pendidikan. Sejauh mana pemahaman guru terhadap kurikulum  akan sangat berpengaruh juga terhadap out come yang dihasilkan oleh satuan pendidikan.

Guru sebagai salah satu elemen penting dalam pendidikan selain harus menunjukkan eksistensinya juga diharapkan memiliki sikap dan perilaku profesional. Sebagaimana yang dikemukakan Sudarminta bahwa, ”citra guru masa depan adalah guru yang : (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualifikasi profesional; (3) rasional, demokratis, dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi dan beriman.”

Guru harus memiliki kesadaran dan sensitivitas akan perubahan zaman yang tengah berlangsung. Seorang guru tidak melulu terfokus pada kegiatan rutinitas tetapi pada upaya pengembangan aktivitas yang menunjang keberhasilan pendidikan. Guru harus memiliki sikap dan perilaku yang rasional, demokratis dan berwawasan nasional. Guru dalam memberikan layanan bimbingan kepada peserta didik secara rasional dan tanpa memandang strata sosial, agama, dan suku. Guru dalam memberikan layanan didasari oleh keikhlasan dan ketulusan. Sikap profesionalisme guru dapat diperinci menjadi tiga aspek : (1) kompetensi kognitif; (2) kompetensi afektif; (3) kompetensi psikomotorik.

PENUTUP

Profesionalisme adalah cara penting bagi para guru karena profesionalisme tersebut membentuk bagaimana kita melakukan pekerjaan. Selain itu profesionalisme juga mengundang harapan-harapan tertentu dari pihak komunitas dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana kita akan berperilaku dan jenis standar apa yang kita harapkan untuk dipenuhi. Dari sudut pandangan profesi mengajar, salah satu hal yang penting adalah hubungan langsung aktivitas guru dengan kurikulum yang berlaku saat itu.

Dalam menghadapi beragam tantangan dalam reformasi pendidikan diperlukan kualitas guru yang mampu mewujudkan kinerja profesional dalam nuansa pendidikan. Kualitas guru yang profesional dapat ditunjukkan dari keahlian yang dimiliki dan kesadaran tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas.

Guru profesional akan tercermin dalam penampilan melaksanakan tugas-tugas dengan keahlian secara materi dan metode. Keahlian tersebut diperoleh melalui usaha inovasi guru yang terus-menerus mengembangkan diri dalam proses pendidikan dan pelatiahan guna meningkatkan profesionalimenya. Guru yang memiliki profesionalitas akan mampu menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan, termasuk perubahan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

Charles, J.Keating. 1986. Kepemimpinan  Teori Dan Pengembangannya. Yogyakarta: Kanisius

Khaeruddin, H,dkk. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP, Konsep dan Implementasinya di Madrasah. Semarang: Nuansa Aksara

Kunandar. 2007. Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada

Mangun, Hardjana. 1986. Kepemimpinan Teori Dan Pengembangannya. Yogyakarta: Kanisius

Martin, Handoko. 2004. Idealisme dan Praktisi Pendidikan Pangudi Luhur. Semarang: PHPL

Masidjo, Ign. 1997. Tugas Kepala Sekolah Sebagai Administrator Tingkah Laku dan Proses di Sekolah. Yogyakarta: USD

Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nawawi Hadari. 2003. Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi. Yogyaklarta: Gajah Mada University Press

Nurdin, Syafruddin. 2005. Guru Profesional & Implementasi Kurikulum. Jakarta: Quantum Teaching

Patton, Patricia. 1997. EQ Keterampilan Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Media

Rustandi, Achmad R. 1992. Gaya Kepemimpinan. Badung:  AMICO CV

Sahertian, Piet A. 1994. Profil Pendidik Profesional. Yogyakarta: Andi Offset

Soebagio, Atmodiwirio. 1991. Kepemipinan Kepala Sekolah. Semarang:  Andhi Waskita CV

Surya, Muhammad. 1999. ”Membangun Manusia Unggul Perlu Profesionalitas dan Kesejahteraan Guru” Gema Widyakarya. Nomor  9/Th/1999

Tim Pustaka Yustisia.  2007. Panduan Lengkap KTSP. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Usman, Uzer. 2002. Menjadi Guru Profesional. Bandung:  Remaja Rosdakarya PT

Undang-undang RI Nomor 20  Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tantang Guru dan Dosen

Wahjosumidjo. 1999. Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teori dan Permasalahannya. Jakarta: Raja Grafindo

Yamin, Martinis H. 2007. Profesionalisasi Guru & Implementasi KTSP. Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: